Menimbang Tawaran HMS Queen Elizabeth Class of Aircraft Carrier untuk TNI AL

Krisis ekonomi yang melanda Inggris memaksa pemerintah Kerajaan untuk menunda dan bahkan membatalkan kontrak pemesanan Kapal Induk masa depan Inggris yakni HMS Queen Elizabeth. Dengan biaya pembangunan sebesar £ 6,2 miliar membuat kas keuangan negara semakin terjepit, dimana posisi hutang yang semakin bertambah dimana terjadi pengurangan besar-besaran untuk anggaran militer dan anggaran rutin. Ini menyebabkan pemutusan hubungan kerja (PHK) besar-besaran yang imbasnya banyaknya pengangguran serta kerawanan sosial. Masih ditambah hutang yang sudah jatuh tempo memaksa pemerintah untuk mencari cara mengatasi kerugian, menghindari upaya hukum lewat pembatalan pembelian dan mencari sumber pemasukan bagi penerimaan pendapatan negara.

Kedatangan Perdana Menteri inggris beberapa waktu lalu dan Menteri Luar Negeri Sang Ratu, adalah dalam upaya membujuk Indonesia mau mengakuisisi pesanan-pesanan yang telah dan akan datang namun tak terbayarkan, diantanya adalah penawaran HMS Queen Elizabeth ini. Mengingat masa lalu yang kelam hubungannya dengan Indonesia, yakni embargo terhadap Pesawat Tempur Hawk dan Tank Scorpion dalam kasus pelanggaran HAM di Timor Timur.  Sehingga hanya sekelas Perdana Menterilah yang diutus untuk merundingkan kesepakatan ini mengingat urgensinya dan menyangkut hubungan strategis kedua belah pihak.

Jadi tidaknya tergantung dari keuangan negara Indonesia, dimana belanja militer dibawah 1 % dari GDB apakah mencukupi atau tidak, disamping opsi pembayaran lewat proyek pertambangan. Serta adanya jaminan tidak ada prasarat khusus dan bebas embargo, maka pemerintah dibawah kepemimpinan SBY perlu kiranya dipertimbangkan. 

Diperkirakan bulan Juli 2014, Kapal Induk HMS Queen Elizabeth selesai pembangunannya dan siap diluncurkan. Tidak ada salahnya  jika nantinya diikutkan dalam parade militer di bulan Oktober 2014 dimasa akhir pemerintahan SBY.